TPN - OPM MENDEKLARASIHKAN MENOLAK KONSEP DIALOG DAN PERANG TERBUKA MELAWAN INDONESIA

TPN - OPM MENDEKLARASIHKAN MENOLAK KONSEP DIALOG DAN PERANG TERBUKA MELAWAN INDONESIA

Lani Jaya, 22 / 5 / 2015 (Info Sekret PNWP) ------ Pejuang bersenjata Tentara Pembebasan Nasional dari Organisasi Papua Merdeka (TPN - OPM) di Lanny Jaya, pada hari Jumat menyatakan sikap untuk menolak konsep dialog dan memilih perang habis-habisan terhadap pasukan keamanan Indonesia.

Tentara Pembebasan Nasional (TPN) di Provinsi Papua, Indonesia telah menyatakan perang terbuka pada militer dan Indonesia, bersikeras bahwa selama puluhan tahun mereka berjuang kemerdekaan belum berakhir dan mencela sebagai kebohongan jaminan Presiden Joko Widodo yang wilayah damai.

Enden Wanimbo, seorang komandan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM), mengatakan kepada Info Sekret PNWP melalui telepon selulernya pada hari Jumat bahwa kelompoknya telah menyatakan "perang revolusi total dari Sorong ke Merauke", mengacu pada paling timur, barat dan berakhir di daerah.

"Ini berarti perang habis-habisan terhadap semua militer dan keamanan Indonesia di tanah Papua," katanya melalui telepon.

Enden, lama dicari oleh pihak keamanan Indonesia dan diyakini berbasis di Kabupaten Lanny Jaya. Kubu OPM, menolak setiap gagasan dialog dengan Jakarta. Mereka mengatakan bahwa tuntutan kemerdekaan Papua dari Indonesia, berada di jantung mayoritas rakyat dan pihaknya (TPN-OPM).

Indonesia mencaplok wilayah, terdiri dari setengah bagian barat dari pulau New Guinea, pada tahun 1969, menyusul pemungutan suara sekarang banyak dianggap palsu. OPM selama ini memiliki beberapa dekade dipasang perlawanan bersenjata tingkat rendah dan menengah terhadap pasukan keamanan Indonesia. Karena, secara teratur dituduh oleh warga dan aktivis hak-hak asasi manusia Papua bahwa TPN-OPM melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu sengaja dituduh kepada pihak kami sebagai upaya mereka (sipil) untuk membatalkan perlawanan bersenta kami, kata Enden. Untuk kali ini tidak, kami akan lawan hingga usir penjajah dari Tanah Papua.

Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan ke Papua awal bulan itu, mengatakan ia ingin mengatasi persepsi wilayah sebagai zona konflik, dan menyatakan terbuka untuk wartawan asing meliput berita sejak pertama kalinya wilayah Papua dianeksasi.

Namun, Enden mengatakan kesan bahwa Jokowi sedang memberitakan kepada dunia tentang situasi di wilayah ini bohong.

"Kami ingin menunjukkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi ini, bahwa Papua adalah damai, itu tidak benar," katanya.

Puron Wenda, komandan OPM yang lain juga berbasis di Lanny Jaya, setuju bahwa penilaian presiden adalah palsu.

"OPM siap perang. Kami tidak lagi ingin ada dialog lebih yang dicurangi oleh Indonesia yang suka menipu kami, "katanya.

"Indonesia harus keluar dari Papua, karena kami akan terus berjuang untuk Papua merdeka," kata Puron.

Dia mengatakan bahwa kelompok pejuang, ia memimpin dengan Enden akan menyerang hanya aparat keamanan, dan warga sipil yang "non-Papua," bukan etnis Melanesia, tidak menjadi sasarn kami. Sebab kami tahu hukum revolusi dan HAM.

"Kami bukan kelompok kriminal, kita tidak onar, kami bukan kelompok kecil. Kami pejuang kemerdekaan Papua. "

Enden menyambut pers asing untuk datang ke Papua dan menyaksikan perang mendatang.

"Wartawan internasional dan nasional, harus bebas untuk melaporkan berita dari Papua," katanya.

Tidak ada tanggapan segera dari militer Indonesia pada hari Jumat pelaksanaan deklarasi OPM tentang perang ituperang, yang datang hanya beberapa hari setelah polisi menangkap puluhan aktivis untuk pementasan demonstrasi mendukung pengakuan de facto dari negara Papua Barat merdeka oleh negara - negara kepulauan Pasifik dan Eropa.

Setidaknya 70 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ditangkap selama demonstrasi di Jayapura, Rabu dan ditahan untuk diinterogasi oleh polisi, juru bicara kelompok itu Sarpas Mbisikmbk kata.

Sarpas mengatakan demonstran telah berkumpul untuk menunjukkan dukungan untuk Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat (ULMWP), dibentuk akhir tahun lalu oleh Parlemen Nasional West Papua, Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan dan Republik Federal Papua Barat, untuk mendapatkan keanggotaan penuh di Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah kelompok antar pemerintah negara-negara Melanesia.

MSG diharapkan untuk memutuskan tawaran ULMWP untuk keanggotaan pada bulan Juli, dan Indonesia baru-baru ini telah meningkatkan lobi yang negara Melanesia untuk mencegah usulan ULMWP.